AGAM — Defisit Murni 284,1 Miliar lebih tersebut disampaikan oleh Bupati Agam Dr Andri Warman MM pada saat pembahasan rancangan Ranperda APBD tahun anggaran 2024 bersama DPRD setempat pada rapat paripurna yang digelar di aula utama kantor DPRD Kabupaten Agam Jalan Sudirman Padang Baru Lubuk Basung, Jumat (29/9/2023).
Pembahasan rancangan APBD 2024 ini dimulai dengan penyampaian nota pengantar oleh Bupati yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah 2024 dan kondisi ekonomi makro daerah.
Pada rapat Paripurna tersebut setidaknya ada enam kondisi makro yang disampaikan Bupati, pertama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya.
“Angka ini memberikan sinyal ekonomi Agam secara perlahan mulai bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi pada dua tahun sebelumnya,” ujar bupati.
Kondisi kedua yakni laju pertumbuhan ekonomi Agam yang berada di angka 4,21 persen. Ketiga, peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) dari tahun sebelumnya.
“PDRB perkapita 2022 sebesar 44,05 juta rupiah atau meningkat sebesar 39,96 persen,” sebutnya.
Keempat, menurunnya angka penduduk miskin Agam dari 34,26 ribu jiwa menjadi 31,33 ribu jiwa atau turun sebesar 9,53 persen dari tahun 2021.
Kelima, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam yang juga mengalami penurunan dari 5,06 persen menjadi 4,93 persen.
“Hal tersebut juga memberikan sinyal positif pasca pandemi Covid yang mengakibatkan resesi ekonomi pada tahun 2021,” bebernya.
Keenam katanya lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Agam yang menunjukkan kencenderungan mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir.
Tahun 2018 sebut bupati, IPM Agam dikisaran angka 71,7. pada 2022 bergeser jadi 73,29. Hal ini menurutnya, menggambarkan kebijakan pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia.
“Berdasarkan kondisi ekonomi makro tersebut, maka pada 2024 kita berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian dengan program dan kegiatan yang tepat yang sudah disusun dalam rencana kerja pembangunan daerah 2024,” ucapnya.
Sementara itu, struktur Ranperda APBD 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar 1 trilyun 482 milyar rupiah lebih. Belanja Daerah sebesar 1 triliyun 771 milyar rupiah lebih.
Kemudian pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA yang bersifat bebas tahun 2023 sebesar 10 milyar rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 5 milyar rupiah lebih yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka rancangan APBD 2024 mengalami defisit murni 284,1 milyar rupiah lebih,” sebut bupati.
Terkait kapasitas keuangan daerah lanjutnya, Pemerintah Daerah menyadari bahwa perlu peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.
Untuk itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan potensi melalui upaya intensifikasi antara lain penguatan basis data pajak, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.
Lalu, meningkatkan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap peningkatan PAD.
Kemudian, penegakan sanksi hukum melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, peningkatan pengendalian dan pengawasan.
“Selanjutnya, menerapkan reward dan punishment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku serta kepada apartur pengelola PAD,” ujarnya. (rls/nto)