TANAH DATAR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Komisi IX DPR RI melakukan advokasi penanganan stunting kepada warga di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Sabtu (6/8/2022).
Koordinator Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Sumatera Barat Drs Desra, MM menyampaikan kondisi stunting secara nasional di Indonesia saat ini masih tinggi, yakni di angka 24,4 persen. Sedangkan di Sumbar 21,1 persen.
“Angka stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen secara nasional pada 2024. Pemprov Sumbar sendiri punya target zero new stunting pada 2023,” ucap Desra.
Tentunya ini, imbuh Desra, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah serta seluruh pemegang kebijakan agar angka stunting bisa ditekan.
“Sosialisasi harus digencarkan mulai dari arti pentingnya hidup sehat guna mencegah bayi stunting,” ucap Desra.
Ia juga menilai sosialisasi yang terus menerus terutama di kalangan generasi muda dan calon pengantin menjadi salah satu cara untuk menekan angka stunting.
“Sosialisasi juga dilakukan lewat posyandu, PKK dan elemen lainnya yang melibatkan ibu dan remaja,” tegasnya.
Desra menyampaikan penurunan angka stunting harus lintas sektoral dan melibatkan seluruh pihak..
Ia mengatakan BKKBN Sumbar telah memiliki data stunting untuk dilakukan penanganan melalui pemetaan intervensi konvergensi bagi keluarga berisiko.
“Kita sudah siapkan data sehingga bisa diintervensi sesuai indikator misalnya keluarga ini rumahnya tidak layak huni maka dinas terkait bisa intervensi dengan menyediakan hunian yang layak,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX Drs H Darul Siska menyebut ada hal mengapa stunting perlu diatasi segera.
“Pertama untuk mencegah generasi ke depan yang lemah otak, lemah fisik, dan lemah iman,” tutur Daerul.
Kemudian yang kedua, agar generasi penerus mampu mengelola kekayaan sumberdaya alam yang melimpah di negeri ini.
Ia menyampaikan berbagai faktor penyebab terjadinya stunting yang harus diketahui masyarakat.
“Selain perilaku pascakelahiran serta kultur yang selama ini terjadi, air dan sanitasi juga harus diperhatikan,” tuturnya.
Selain itu, penyuluhan bagi pasangan yang akan menikah juga harus ditingkatkan.
“Kita juga harus mencegah terjadinya pernikahan dini yang saat ini masih cukup tinggi. Padahal itu sangat berisiko terjadinya stunting,” jelasnya.
Legislator dari Fraksi Golkar ini menyampaikan kesadaran masyarakat salah satu kunci dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
“Pemerintah sedang bekerja untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen sampai 2024. Maka dari itu kesadaran masyarakat jadi kunci menurunkan stunting,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar Nofenril, Camat LBU Arief Gani, Wali Nagari Batu Bulek Andi Musdar, Kader KB dan undangan. Kegiatan juga diakhiri dengan pembagian door prize bagi peserta yang beruntung. (tau)
BKKBN dan DPR Advokasi Warga Lintau Tanah Datar Terkait Penanganan Stunting
