BUKITTINGGI — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi di 2023 berencana akan menaikkan anggaran untuk biaya gizi anak, agar tercapainya penurunan angka stunting di kota itu.
“Penurunan angka stunting bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” ujar Wali Kota Bukittinggi Erman Safar saat pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stuntin (TPPS) di Aula Balai Kota, Rabu (3/8/2022).
Menurut Wako Erman, penyuluhan pada orang tua harus ditingkatkan, terutama pada pasangan yang baru menikah.
“Stunting diakibatkan kurangnya gizi kronis pada bayi, sehingga sang anak mengalami kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan berpengaruh pada kemampuan kognitifnya,” ujarnya.
Menurut Erman, TPPS bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergensi dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat kota Bukittinggi.
Pemko Bukittinggi membentuk TPPS, dengan Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi sebagai ketua timnya.
Selain acara pengukuhan, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenag dan DP3APPKB tentang penguatan pendampingan calon pengantin dan remaja usia pra nikah dalam rangka pencegahan resiko dan penurunan stuntin.
Dalam acara itu, juga diserahkan bantuan DAK tahun anggaran 2022 oleh BKKBN Sumbar ke Pemko Bukittinggi sebesar Rp1,5 miliar lebih.
Kepala DP3APPKB Bukittinggi, Tati Yasmarni menjelaskan, TPPS sesuai dengan arahan BKKBN Sumbar.
“Tim akan bekerja sesuai petunjuk yang ada. Saat ini angka stunting Kota Bukittinggi berada di posisi 19 persen. Sementara dalam RPJMD kita, ditargetkan angka stunting berada pada posisi 14 persen di tahun 2024,” ucapnya.
“Untuk itu, tim yang terdiri dari banyak SKPD, memiliki tugas masing masing dengan tujuan yang sama, menurunkan angka stunting,” paparnya.
Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Fatmawati, mengapresiasi Kota Bukittinggi yang telah mengukuhkan TPPS.
“Bukittinggi merupakan kota kedelapan di Sumbar, yang mengukuhkan TPPS. Kami apresiasi bentuk komitmen Wali kota dalam penurunan stunting ini. Angka stunting di Sumbar berada di posisi 23 persen,”
“Bukittinggi sudah berada di bawah rata rata provinsi. Ini patut di apresiasi. Namun, tahun 2024, kita harus targetkan ada berada di angka 14 persen. Untuk itu, TPPS harus bekerja maksimal, khususnya untuk konvergensi percepatan penurunan stunting di Bukittinggi,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting menjelaskan, tim akan segera mengkoordinasikan, mengefektifkan kerja, agar penurunan angka stunting itu tercapai. Semua SKPD terkait harus bekerja maksimal.
“Kita rangkul semua, agar seluruh lini bergerak untuk memaksimalkan upaya penurunan angka stunting di Bukittinggi. Dengan upaya ini, kita telah menjadi bagian penting dalam menyelamatkan generasi muda penerus bangsa ini,” ungkap Marfendi. (nto)
