Bupati Jelaskan Tiga Ranperda Tanah Datar Dalam Rapat Paripurna DPRD

– Bupati Tanah Datar, Eka Putra menjelaskan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna , di Pagaruyung, Senin (25/9/2023).
tersebut adalah Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan dihadiri 21 anggota DPRD, Sekretaris Dewan Yuhardi. Hadir pula unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.
Bupati Eka menjelaskan terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam terwujudnya suatu pembangunan di daerah, diantaranya pajak dan retribusi daerah.
“Salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, berupa pajak dan retribusi daerah,” tutur Eka.
Bupati menyebut seluruh pajak dan retribusi daerah wajib disusun dalam satu peraturan daerah yang ditetapkan paling lambat 1 Januari 2024, sehingga Pemkab perlu segera menetapkannya guna mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Kemudian, terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati menyampaikan perlu dilakukan perubahan lagi dengan pertimbangan Dinas PMPTSP yang masih serumpun dengan urusan pemerintahan lainnya.
Untuk itu, wajib dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 25 tahun 2021 yaitu menjadi Dinas PMTSP. Sedangkan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sudah harus dalam bentuk badan, tujuan penyesuaian tersebut dengan prinsip yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Terkait dengan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Air Minum Kabupaten Tanah Datar, Bupati menyampaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal kepada Perumda harus diatur dalam peraturan daerah.
Untuk itu, pemenuhan modal dasar Perumda agar dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum Perumda Tanah Datar yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Rony Mulyadi menyampaikan setelah nota penjelasan bupati, pembahasan akan dilanjutkan pada pembicaraan sesi II pemandangan umum fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati atas tiga Ranperda tersebut, yang akan diagendakan pada 27 September 2023. (tau)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *