MUSI RAWAS – Dewan Pimpinan Cabang Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Musi Rawas melakukan silaturahim ke Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud. Acara silaturahim bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Jl. Trans Sumatera Lubuklinggau, Jogoboyo, Selasa (10/01/2023).
Bupati didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Ali Sadikin, Kaban Kesbangpol Dodi Iriawan, Kadis Kominfo Andi Lonk beserta segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
Perwakilan DPC PJS Musi Rawas Lubuklinggau dan Muratara dipimpin langsung Ketua DPC PJS, Sugeng Prayoga didampingi Wakil Ketua I, M Rifa’i, Wakil Ketua II, Tamrin, Sekretaris Suwito serta pengurus lainnya.
Bupati Hj Ratna Machmud mengawali penyampaiannya mengucapkan selamat kepada Ketua DPC dan rombongan yabg telah hadir di Rudis Bupati.
Wilayah Musi Rawas Lubuklinggau dan Muratara sering dikenal dengan sebutan Silampari Raya. Bupati mengakui jika kabupaten ini bisa dikenal tak lepas peran wartawan dalam melakukan pemberitaan promosi kabupaten ini.
Menyinggung soal pemberitaan, Bupati dikenal ramah dan lugas itu menyatakan jika semua sudah diatur di dalam kode etik jurnalis
“Harapan saya hadirnya PJS di Kabupaten Musi Rawas menjadi mitra bagi pemerintah untuk membangun dan memperkenalkan potensi yang ada di kabupaten kita ini,” ujarnya.
Ketua DPC PJS, Sugeng Prayoga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan Bupati beserta segenap jajaran OPD pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
“Hadirnya PJS di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Muratara ini tak lain hanya sebagai wadah bagi jurnalis. Kita ketahui sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan yang ada di bumi silampari selama ini tidak bisa diakomodir oleh organisasi lainnya,”
“Kami bergabung dalam PJS untuk berkomitmen menjadi wartawan yang kompeten dan siap bersinergi dengan pemerintah demi terwujudnya kemitraan yang baik antara pihak jurnalis dan pemerintah,” ujar Sugeng.
Wakil Ketua DPC PJS M Rifa’i berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Bupati agar tidak lagi alergi atas pemberitaan wartawan, terlebih kepada para pejabat.
“Banyak berita yang ditayangkan tidak tuntas karena sulitnya wartawan menemui para kadis atau pejabat yang berwenang. Klarifikasi itu penting untuk perimbangan berita sehingga tidak ada penafsiran baru terhadap berita yang dimuat,” tegas Rifa’i.
“Kita ketahui selama ini banyak pemberitaan-pemberitaan ada awal tapi tidak akhir dikarenakan kesulitan untuk mengkonfirmasi yang berwenang, sebab itu penting untuk klarifikasi di dalam pemberitaan agar publik tidak bertanya-tanya,” tutup Rifa’i. (rls/msw)
