DPRD Bukittinggi Gelar Sidang Paripurna HJK ke-238

Beny Yusrial Minta di HJK ke-238 Maknai dengan Melakukan Koreksi, Instropeksi dan Evaluasi

BUKITTINGGI — Sudah 238 tahun umur kota Bukittinggi. Tentunya di moment Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi ke- 238, perlu dimaknai dengan melakukan koreksi, instropeksi dan evaluasi.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial dalam rapat paripurna dengan agenda memperingati HJK Bukittinggi ke- 238 di Balai Sidang Bung Hatta, Kamis (22/12/2022).

Sidang paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Jonaldy, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Nur Asra dan Rusdi Nurman, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan para undangan berlangsung khidmat.

Beny menyampaikan,
melalui koreksi perbaiki tata kehidupan, melalui instropeksi dapat ambil hikmah dari setiap kejadian.

“Melalui evaluasi dari ikhtiar dan usaha yang telah dilakukan, lalu dapat kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerangka kerja yang produktif, design sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian,” ucapnya.

Menurut Beny, apa yang dilihat dengan Bukittinggi hari ini, merupakan upaya maksimal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Pembangunan tidak pernah bisa dilaksanakan tanpa adanya sebuah pemerintahan yang kuat, yaitu antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi serta dukungan dari segenap lapisan masyarakat Kota Bukittinggi,” tegasnya.

Beny mengucapkan, atas nama DPRD Kota Bukittinggi, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas keberhasilan, prestasi serta berbagai penghargaan yang telah diraih.

“Keberhasilan itu baik di bidang pemerintahan, bidang ekonomi, sosial dan budaya serta kepegawaian maupun bidang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas penghargaan yang diperoleh baik tingkat provinsi maupun nasional,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra membacakan kronologis penetapan Hari Jadi Kota Bukittinggi yang diperingati setiap tanggal 22 Desember.

“Penetapan HJK bertujuan untuk mengetahui landasan historis kehidupan suatu kota. Pencarian HJK Bukittinggi, berkembang dari keinginan pemerintah dan masyarakat, untuk merujuk pada umur kota yang lebih tua, sesuai kenyataan fisik kota maupun keberadaan masyarakat. Pemko telah membentuk panitia HJK dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan seminar yang melibatkan ahli sejarah,” ulas Nur Asra.

“Dari hasil seminar itu, penetapan hari jadi kota, harus mengandung nilai integratif, nilai inspiratif, nilai aspiratif, nilai patriotisme dan nasionalisme,”

“Dari nilai nilai yang terkandung itu, terungkap dalam hasil seminar, bahwa Hari Jadi Kota Bukittinggi diusulkan pada tanggal 22 Desember tahun 1784. Setelah dipelajari dan dibahas oleh pansus DPRD, mana dalam surat keputusan nomor 10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember tahun 1988 dapat menyetujui tanggal 22 Desember 1784 sebagai Hari Jadi Kota Bukittinggi dan berdasarkan SK Wali Kota No. 188.45-117-1988 tanggal 17 Desember tahun 1988, ditetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember tahun 1784,” ucap Nur Asra lagi.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengatakan, berpijak pada tema peringatan hari jadi kota kali ini, yakni “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Mendukung Bukittinggi Hebat” juga diangkat Persiapan Generasi Nasionalis Religius Dari Bukittinggi untuk Indonesia.

“Ini untuk mengurai benang merah sejarah masa silam dan harapan masa depan yang didambakan. Dalam Pergerakan dan perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman kekuasaan asing ada sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan serta pucuk pimpinan bangsa di awal kemerdekaan berasal dari Minangkabau,” papar Wako Erman.

“Sudah saatnya kita ulang sejarah untuk melahirkan pemimpin dari Bukittinggi untuk Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap stakeholders kota dalam gerak langkah pembangunan di kota ini. Tantangan dan tanggungjawab ke depan masih berat, di tengah keterbatasan kemampuan finansial pasca pandemi covid-19,” sebut Wako Erman.

Disampaikan Wako Erman, konsentrasi pembangunan daerah harus difokuskan untuk aspek pemberdayaan masyarakat di segala lini, yakni pendidikan, kesehatan, kebangkitan ekonomi umat, dan perlindungan sosial.

“Program pembangunan kota berupa kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD secara sederhana harus dirumuskan untuk membantu masyarakat miskin, menolong orang-orang susah, menolong anak terlantar, menolong orang tua yang tidak memiliki sanak keluarga, dan menolong keluarga miskin untuk dapat hidup layak, memiliki kesempatan untuk mencari nafkah secara wajar, menyekolahkan anak sampai pada derajat pendidikan setinggitingginya, mendapatkan layanan kesehatan tanpa memandang kemampuan ekonomi,”

“Kita tidak ingin lagi terjadi lagi ada warga sakit yang semestinya di rawat di rumah sakit, tetapi terpaksa menggeletak saja di rumah, karena ketiadaan biaya,” tegas Wako Erman.

Ia mengatakan, data resmi Biro Pusat Statistik tahun 2021 mencatat masih terdapat dan 6.900 jiwa penduduk Bukittinggi yang berada dalam garis kemiskinan, dengan kata lain sebanyak 5,14 persen penduduk kota berkategori miskin.

“Pemerintah daerah dengan dukungan penuh DPRD akan selalu berupaya selalu hadir di tengah mereka, berupaya membantu mereka, berupaya meringankan beban mereka dengan seluruh kekuatan finansial pemerintah,”

“Program tabungan utsman, di mana melalui belanja subsidi yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kota menanggung beban bunga atas pinjaman produktif atau modal usaha masyarakat pelaku ekonomi mikro pada BUMD BPRS Jam Gadang. Program ini telah terlaksana mulai tahun 2022. Dengan anggaran subsidi sebesar Rp2,5 milyar, kredit yang dapat dikucurkan BPRS Jam Gadang untuk pelaku usaha mikro sebesar 14.5, sementara jumlah penerima kredit sebanyak 1.956 orang,” paparnya.

Disebutkan Wako Erman, Pemko mencoba memformulasikan anggaran jaminan kesehatan menuju universal coverage health (UHC) mendekati 100 persen dalam pengertian, pemerintah kota menyediakan anggaran untuk mengikutsertakan seluruh warga kota dalam kepesertaan jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasi kepesertaan BPJS.

Estimasi awal, kebutuhan dana APBD untuk UHC ini berkisar sebesar Rp9 miliar. Berikutnya dalam merealisasikan wajib belajar 12 tahun sampai tingkat SLTA mulai tahun 2022, disamping juga telah menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus dan hibah kepada SLTA/SLB Negeri dan Swasta dengan jumlah anggaran sebesar Rp9,5 miliar.

“Dengan program ini biaya iuran pendidikan bagi pelajar SD sampai dengan SLTA warga Bukittinggi benar-benar telah bebas sama sekali. Kita berupaya akan selalu hadir melalui program-program kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan seluruh lurah bergerak, camat bergerak dengan satu tekad kami, tidak akan berhenti menolong dan membantu warga, tidak akan pernah berhenti melayani rakyat. Dirgahayu Kota Bukittinggi ke 238,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyampaikan, peringatan Hari jadi ini merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan Kota Bukittinggi.

Melalui peringatan ini, Wagub Audy mengajak agar dapat menoleh ke belakang untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dilewati, serta tetap berpegang kepada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bersamaan dengan itu, kita harus dapat menginventarisir semua tugas yang masih tersisa dan masih belum dapat kita rampungkan pada 2021 lalu. Hanya dengan begitu, peringatan hari Jadi daerah sebagaimana yang kita laksanakan hari ini, tidak menjadi sekadar kegiatan seremonial belaka, tetapi menjadi kegiatan yang memiliki makna evaluatif dan reflektif untuk kita memandang dan berjalan ke depan,” pesan Wagub Audy.

Wagub Audy mengapresiasi Kota Bukittinggi dengan PDRB terbesar ke-2 di Sumatera Barat setelah Kota Padang, ditopang 2 sektor utama yaitu perdagangan dan jasa.

“Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dikatakan efektif dan relatif berhasil. Ini ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana pada 2020 lalu realisasi PAD sebesar Rp84 miliar dan pada 2021 menjadi Rp91,7 miliar.

“Selain mengalami peningkatan penerimaan PAD, indikator ekonomi Kota Bukittinggi juga tren positif. Kota Bukittinggi menempati posisi sebagai daerah dengan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selamat hari jadi Kota Bukittinggi ke- 238,” ucap Wagub Audy.

Paripurna HJK Bukittinggi ke- 238 itu, Pemko memberikan penghargaan pada sejumlah tokoh di Kota Bukittinggi. Pertama diberikan pada Ummi Jawaher (wanita inspiratif dan sekaligus pendiri panti asuhan Aisyiah Bukittinggi),
kedua penghargaan untuk Guru Nawawi, yang merupakan tokoh pendidik Minangkabau, yang terkenal di Sekolah Raja.

Setelah itu yang ketiga, penghargaan untuk M. Syafrudin Prawiranegara, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam kemerdekaan Indonesia, khususnya pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Sementara itu, Ketua MUI Bukittinggi, Aidil Alfin dalam kesempatannya menyampaikan, perjalanannya seluruh pemimpin di kota Bukittinggi memiliki prestasi tersendiri, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Erman Safar – Marfendi.

“Banyak program yang diluncurkan untuk agama dan masyarakat, seperti tabunga utsman, muatan lokal dan satu Kelurahan Satu Rumah Tahfiz. Hikmah dari program tabungan utsman ini sangat membantu alim ulama untuk berdakwah memberikan amanah untuk menjauhi riba. Selain itu, manfaat untuk masyarakat sangat dirasa, karena dapat membantu permodalan, tanpa riba dan memberatkan nasabahnya. Semoga kebijakan dibuat berkelanjutan,” ia berharap. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *