DPRD dan Pemko Bukittinggi Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan Ranperda Penyelengaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

BUKITTINGGI – DPRD Bukittinggi bersama Pemko setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 jadi Perda pada sidang paripurna, Jumat (14/6/2024). Pada paripurna itu, juga disetujui Ranperda Penyelengaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD dan Pemko Bukittinggi jelang berakhirnya masa jabatan DPRD Bukittinggi periode 209-2024 tanggal 7 Agustus nanti, dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Bukittinggi, Jumat.

“Berdasarkan data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp33,057 miliar,” ungkap Ketua DPRD Bukittinggi, saat memimpin rapat paripurna.

Dijelaskan Beny Yusrial, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Bukittinggi serta perangkat daerah, telah melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Hasil pembahasan juga sudah disampaikan dalam rapat gabungan komisi. Kemudian, sudah pula disetujui oleh Fraksi-Fraksi DPRD pada rapat paripurna internal tanggal 13 Juni 2024.

“Alhamdulillah, hari ini akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Ranperda tersebut,” ungkap Benny.

Sementara, juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Syaiful Efendi menjelaskan, Pendapatan Daerah tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp706,975 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp733,692 miliar atau sebesar 96.36%.

Kemudian, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp811,015 miliar, dengan realisasi Rp751,239 miliar atau capaian 92,63%.

Selanjutnya, Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp77,322 miliar.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan, tidak dialokasikan anggarannya, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp77,322 miliar.

“DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang telah berhasil mencapai target Pendapatan Daerah sebesar 96.36%,” ungkap Syaiful.

“Untuk itu, kami tetap berharap untuk masa yang akan datang capaian ini masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Juru bicara Pansus Ranperda Penyelengaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Shabirin Rachmat menyampaikan, hasil pembahasan Ranperda ini telah difasilitasi gubernur Sumatera Barat.

“Ada beberapa poin yang jadi catatan yang telah dikembalikan ke Pemko Bukittinggi untuk disempurnakan,” ungkap Sabirin.

Tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat tersebut, ungkapnya, juga sudah dilakukan pembahasan bersama anggota Pansus dengan SKPD terkait pada rapat yang digelar tanggal 10 Juni 2024.

“Selama proses pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat tersebut, terdapat 5 hal yang disempurnakan,” terang dia.

“Yakni pada Pasal 15, Pasal 37, Pasal 49, Pasal 10 dan penyesuaian substansi atau rancangan Perda dengan aturannya,” urai Sabirin.

Pada kesempat itu, juga disampaikan pemandangan umum dari enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dan Ranperda Penyelengaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Zulhamdi Nova Candra, mewakili fraksi Nazdem-PKB menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah realisasi 89,59% butuh perhatian serius terhadap OPD Inner, khusus dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Demikian juga Dinas Perhubungan dalam pengelolaan pendapatan retribusi, dinilai masih banyak potensi yang belum terkelola dengan baik.

“Kami menyambut baik atas selesainya pembahasan perda ini semoga dengan lahirnya peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum,” ungkapnya

Syafril, mewakili fraksi Golkar, menyampaikan, belanja daerah berkisar 92,6 % artinya ada dana yang tidak bisa di belanjakan, tentu ini akan merugikan masyarakat.

Untuk itu, diminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melihat dan menghitung lagi skala prioritas dan super prioritas.

Irman, mewakili Fraksi Amanat Nasional Pembangunan, meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk lebih konsisten dan fokus dalam melaksanakan program kegiatan yang disusun atau direncanakan.

Sehingga, untuk meningkatkan pendapatan daerah, dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta sistem perpajakan dan retribusi daerah.

Alizarman, mewakili fraksi Demokrat, berpendapat Ranperda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan regulasi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan tata Kelola dan susunan perumahan yang ada di Kota Bukittinggi.

Yazid, dari Fraksi Gerindra menyebut, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 penggunaan anggaran yang sudah cukup baik dengan tingkat capaian 92,63%.

Namun, masih terdapat beberapa SKPD yang capaian realisasinya dibawah realisasi rata-rata Pemerintah Daerah.

Untuk kedepannya, Fraksi Gerindra mengharapkan agar masing -masing perangkat daerah dapat merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi serta kapasitas dari sumberdaya yang tersedia.

“Untuk Ranperda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ini dapat menjawab permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal aksesibilitas, kenyamanan dan keamanan lingkungan hunian,” harapnya.

Ibnu Azis, mewakili Fraksi PKS, menyampaikan, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir yang realisasinya masih jauh dari harapan.

Dia berharap, Pemerintah Daerah agar melaksanakan rekomendasi BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 47 agar memungut retribusi dan sewa atas pemanfaatan toko atau kios di Gedung Pasar Atas.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mengucapkan terima kasih atas kerjasama legislatif dan eksekutif serta atas kemitraan yang telah tercipta selama ini sehingga rancangan peraturan daerah ini telah mencapai kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua dan anggota badan anggaran yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ini,” ungkapnya.

Terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum diharapkan rancangan peraturan daerah ini, pemerintah daerah dan DPRD dapat berupaya menyusun regulasi yang diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi selama ini.

Ranperda ini dapat menjamin tersedianya prasarana sarana dan utilitas umum serta menjamin kepastian hukum dalam penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum menjadi aset pemerintah daerah dan menjamin keberlanjutan pengelolaan.

Kemudian, juga dapat mewujudkan perumahan yang baik dan sehat yakni rumah yang dapat menyediakan prasarana sarana dan utilitas umum yang layak bagi penghuninya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *