BUKITTINGGI– Hasil audiensi Forum UMKM Kota Bukittinggi dan Forum Warga Biasa (FWB) dengan DPRD Bukittinggi pada aksi dukungan terhadap kelanjutan pembangunan awning di Jl Minangkabau atau Pasar Atas Kamis (13/10/ 2022) di ruang paripurna dewan Bukittinggi bersama Ketua DPRD, unsur pimpinan serta Anggota Dewan lain menyampaikan bahwa terkait video viral 9 anggota dewan yang menyatakan penolakan pembangunan awning tidak benar.
Ketua forum UMKM Ilham Randy Martha kepada wartawan mengatakan, bahwa posisi anggota dewan sebenarnya netral, hanya saja dipolitisir sekelempok orang yang memiliki kepentingan memainkan isu seolah “dewan melakukan penolakan”.
“Setelah kami klarifikasi, isu “dewan melakukan penolakan” tersebut dibantah langsung anggota DPRD yang bersangkutan,” ujar Ilham.
Ia mengajak dan mengingatkan seluruh warga Kota Bukittinggi agar tidak terpancing pengiringan opini publik segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok.
Terkait kelanjutan pembangunan awning, kata Ilham, tetap dilaksanakan sebagaimana kontrak kerja yang sudah berjalan.
“Proyek pembangunan awning tidak bisa dihentikan karena telah dilakukan tender. Hal ini dipastikan saat kami (Forum UMKM dan FWB) menggelar audiensi bersama dewan,” ujarnya.
“Dari hasil audiensi itu juga kami ketahui bahwa salah seorang anggota DPRD Bukittinggi mengatakan pihaknya hanya memiliki 3 fungsi kewenangan yakni legislasi yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jadi, dewan tidak punya kewenangan membatalkan kontrak kerja yang sudah berjalan,” imbuh dia.
