BUKITTINGGI — Beberapa bulan terkahir, dilaporkan DPRD Provinsi Sumatera Barat tengah menyoroti omset Hotel Novotel Bukittinggi, yang dinilai masih kecil diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).
Hotel Novotel di Bukittinggi, berdiri di atas tanah aset Pemprov Sumbar senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, namun kontribusinya dikabarkan hanya Rp200 juta se tahun.
Keberadaan Hotel Novotel di Bukittinggi merupakan salah satu brand bagi kota wisata Bukittinggi, tentunya DPRD Sumbar dapat membahas ini secara seksama.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/2/2023), tarkait persoalan Hotel Novotel yang dilaporkan tengah disoroti itu mengomentari agar persoalan tersebut, seharusnya dapat diselesaikan secara baik.
“Karena kalau dunia usaha di kota kita, ada tekanan politik. Apalagi hotel sekelas novotel, kami jadi sulit mengajak pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi. Kondisi politik membuat mereka berfikir ulang untuk investasi,” ujar Wako Erman.
Wako Erman juga menginginkan novotel tetap diberi kesempatan memperpanjang investasi mereka di Bukittinggi.
Karena kata Wako Erman lagi, Bukittinggi butuh brand besar di kota wisata yang akan sekaligus mengangkat nilai jual kota Jam Gadang ini, sebagai kota yang layak dikunjungi dengan berbagai fasilitas hotel yang ternama.
“Keberadaan novotel juga menjadi sebuah indikasi positif, untuk pengusaha lain keberadaan perusahaan kelas nasional di kota kami,” ujar Erman.
Wako Erman berharap DPRD Sumbar dapat membahas ini secara seksama.
“Silahkan bahas tapi jangan sampai obrolan dan diskusi yang belum final dipublikasi. Tidak semuanya harus dipublikasi, ada hal hal sensitif yang akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi disektor tertentu di sebuah kota, ini perlu dipertimbangkan,” harap Wako Erman Safar yang merupakan Kader Partai Gerindra ini.
Informasi didapatkan, Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumatera Barat akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi kerugian negara akibat kerja sama perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi. (dyt)
