Ini Sembilan Ranperda Dibahas DPRD Bersama Pemkab Tanah Datar Pada 2024

TANAH DATAR – bersama Pemerintah Kabupaten sepakat membahas sembilan Ranperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2024.
“Disepakati akan membahas sebanyak sembilan Ranperda terdiri dari satu Ranperda usulan DPRD dan delapan usulan dari pemerintah daerah,” kata Ketua Badan Propemperda DPRD Tanah Datar Herman Sugiarto.
Herman menyampaikan laporan Propemperda tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan di Pagaruyung, Selasa (17/10/2023). Rapat dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi didampingi Wakil Ketua Anton Yondra serta dihadiri Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekwan Yuhardi, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari.
Herman Sugiarto menyebut Badan Propemperda DPRD mengharapkan tim pemrakarsa Ranperda Pemkab Tanah Datar atau OPD terkait untuk menyiapkan draf Ranperda lebih awal sehingga dalam pembahasan nanti tidak ada kendala.
Sementara itu, Bupati Eka Putra mengapresiasi Badan Propemperda dan seluruh anggota DPRD karena telah memberikan sumbangan pemikiran untuk melahirkan peraturan daerah 2024 yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Berikut sembilan Propemperda Tanah Datar 2024 :
1. Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgnaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (OPD Kesbangpol).
2. Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar (OPD Dinas PMDPPKB).
3. Ranperda tentang tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (OPD Dinas PMDPPKB).
4. Ranperda tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 (OPD Bapeda dan Litbang).
5. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).
6. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).
7. Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).
8. Ranperda tentang Nagari (OPD Dinas PMDPPKB).
9. Ranperda tentang Kampung Adat Minang (inisiatif DPRD). (tau)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *