TANAHDATAR – Warga Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar meminta jalan yang jadi kewenangan Pemkab dapat dialihkan kewenangannya ke pemerintahan nagari.
Wali Nagari Tabek Rispel Nurdin mengatakan permintaan itu disampaikan tokoh masyarakat dalam forum diskusi Musyawarah Nagari (Musnag) di Balerong Sari Tabek, Senin (8/8/2022).
Rispel menyebut saat ini ada beberapa jalan di Nagari Tabek yang menjadi milik Pemkab sehingga Pemnag tidak bisa melakukan perbaikan atau perawatan.
Selain masalah jalan, imbuh Rispel, peserta Musnag juga mengharapkan pengadaan marka jalan untuk antisipasi kecelakaan lalulintas, pemekaran wilayah jorong yang cukup luas.
Kemudian, peningkatan SDM generasi muda bidang agama, adat, dan budaya, penyediaan air bersih masyarakat, dan pengadaan infrastruktur nagari.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan nagari.
Ia mengatakan partisipasi masyarakat tersebut dapat disampaikan dalam musyawarah nagari (Musnag) yang digelar setiap tahunnya.
“Musnag ini merupakan momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara transparan bagi pemerintahan nagari,” ucap Saidani.
Ia menyebut dalam membangun nagari warga harus menyakini bahwa semangat filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABSSBK) akan dapat mewujudkan kesejahteraan.
“Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, maka merencanakan pembangunan nagari harus dengan ABSSBK,” tutur Saidani.
Di sisi lain, Ketua Tim Musnag Pemkab Tanah Datar Nofenril mengharapkan peserta Musnag dalam perencanaan pembangunan di nagari diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, adat dan agama.
“Selain itu, nagari dituntut dapat menggali potensi nagari untuk dikembangkan melalui dana nagari,” tutur Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar ini.
Nofenril juga meminta Pemnag dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, seperti OPD, perantau, organisasi masyarakat dan instansi terkait lainnya.
Ikut hadir dalam Musnag Tabek tersebut Camat Pariangan Yetriwel, pimpinan OPD, wali nagari, BPRN, KAN, dan tokoh masyarakat setempat. (tau)
Musyawarah Nagari Tabek Tanah Datar, Ini Usulan Masyarakat
