Paripurna DPRD Bukittinggi Agendakan 2 Ranperda, Fraksi-fraksi Terima dan Setujui

BUKITTINGGI – DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran KUA-PPAS Tahun Aggaran 2024 dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Raperdapertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penggunaan Keuangan Daerah.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Benny Yusrial dihadiri Wakil Ketua DPRD, Nur Asra dan Rusdi Nurman, sejumlah anggota dewan, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, unsur Forkopimda dan para undangan lainnya.

Benny dalam kesempatannya membacakan laporan DPRD terhadap hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 yakni pelaksanaannya, latar belakang, dasar hukum, bentuk dan jadwal pembahasan, maksud dan tujuan laporan dan hasil pembahasan.

Selain itu, Benny juga membacakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yakni Pendapatan Daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, laporan perubahan anggaran lebih, neraca daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sementara itu, dalam pandangan Fraksi-fraksi di DPRD menerima kedua Ranperda tersebut. Seperti dari Fraksi Golkar menyatakan, bahwa sebagai mana diketahui wali kota telah mengantarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 pada tanggal 12 Juni 2023 lalu.

Setelah melalui pembahasan antara BANGGAR DPRD bersama tim TAPD dan SKPD teknis dilingkungan pemkot Bukittinggi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 didapatkan hasil dan kesimpulan:

A. Pendapatan Daerah tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp 698.402.386.323,22 dari target Rp 714.157.721.650,00 (97,79 persen) yang terdiri dari:
1. PAD direalisasikan sebesar Rp 130.796.925.183,85 dari target Rp 136.257.791.456,00 (95,99 persen)
2. Pendapatan transfer direalisasikan sebesar Rp 567.387.783.682,00 dari target Rp 577.899.930.194,00 (98,18 persen) 3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah direalisasikan sebesar Rp 217.587.457,37.

“Pendapat akhir ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah setelah melalui fasilitasi dari gubernur provinsi Sumbar kami menyatakan menerima dan menyetujuinya,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Edison itu.

Dari fraksi Gerindra dibacakan juru bicaranya yaitu, 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah yaitu sebesar 88,88 persen namun masih terdapat beberapa SKPD yang capaian realisasi dibawah realisasi rata-rata pemda, untuk kedepannya agar masing-masing perangkat daerah dapat merencanakan anggaran sesuai kebutuhan.

2. Pengelolaan keuangan daerah. Ranperda pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan yuridis dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya regulasi daerah pengelolaan keuangan daerah bisa lebih detail dan akuntabel, dan pengawasan dilakukan secara transparan.

Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicara menyampaikan pendapat akhirnya terkait dua hal diatas poin 1 dan 2, beberapa catatan, seperti Fraksi PKS mendorong Pemda lakukan riset terkait potensi daerah, mendorong Pemda lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, mendorong agar Ranperda pajak daerah dan retribusi segera dihantarkan ke DPRD.

Selain itu juga mendorong agar piutang pajak segera ditagih ke wajib pajak, mendorong setiap OPD berusaha membuat perencanaan yang matang dan terukur, mendorong agar Pemda tindaklanjuti LHP BPK TA 2022 dan mendorong Perumda air minum Tirta Jam Gadang kota Bukittinggi meningkatkan performanya.

Juru bicara Fraksi Nasdem PKB yang dibacakan menyatakan bahwa ASN di lingkungan pemkot Bukittinggi punya kemampuan di atas rata-rata kota/kabupaten lain, dalam pembahasan kami tidak mendapatkan penjelasan konkrit bahwa pemko Bukittinggi sudah melakukan kajian ANJAB/ABK berkaitan dengan Permendagri No 130 tahun 2018 dan tentang program peningkatan ASN berkaitan dalam upaya pelaksanaan amanah Permendagri no 130 tahun 2018.

Sedangkan catatan penting lainnya adalah semua permasalahan belanja daerah menunjukkan sistem perencanaan yang belum optimal, kepada dinas Kominfo agar memaksimalkan aplikasi e-government dan segera mengintegrasikan, masyarakat sebagai end user serta portal-portal nasional, Agar pemerintah (TKPRD) mengkonsultasikan ke instansi yang lebih tinggi, agar BKPSDM dalam penempatan pegawai benar-benar melaksanakan sesuai perundang-undangan, kepala dinas lingkungan hidup agar lebih kreatif, kepada dinas yang berhubungan dengan pendapatan Daerah agar lebih cermati UU no 28 tahun 2009, terakhir berkaitan dengan pembangunan di stasiun kota Bukittinggi agar benar-benar teliti dan cermat.

Fraksi Demokrat dibacakan jir bicaranya, Alizarman mengatakan tidak akan mengulas secara terperinci lagi terhadap Ranperda tersebut di atas.

“Kami meyakini proses pembahasan Ranperda dan didalami secara bersama antara BANGGAR DPRD kota Bukittinggi pansus DPRD bersama tim TAPD beserta SKPD telah melalui tahapan dan mekanisme,” tuturnya.

Sedangkan Fraksi Amanat Nasional Persatuan dibacakan juru bicaranya mengutarakan kemitraan yang sejajar antara Pemda dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai kebersamaan.

“Bertolak dari hal-hal yang telah disampaikan Fraksi Amanat Nasional Persatuan menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 disertai Rekomendasi dan catatan dalam pendapat akhir juga ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda,” papar Rahmi Brisma.

Dalam kesempatannya, Wali Kota Erman Safar membacakan Hantaran KUA-PPAS menyampaikan, mempedomani peraturan pemerintah No 12 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 89 dimana wali kota menyusun rancangan KUAdan PPAS berdasarkan RKPD.

Rancangan KUA meliputi ekonomi mikro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian.

Untuk rancangan PPAS disusun dengan sistematik yakni, menentukan skala prioritas pembangunan, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahunnya dan menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

“Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumbar, maka pembangunan kota Bukittinggi tahun 2024 adalah “Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan Yang Terintegrasi, Inklusif dan Berkelanjutan,” ungkapnya.

“Prioritas pembangunan kota Bukittinggi untuk tahun 2024 secara konkret diantara, prioritas peningkatan ekonomi kerakyatan, prioritas pengembangan sektor pendidikan, prioritas pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan, prioritas pengembangan kepariwisataan seni budaya dan olahraga, prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan, prioritas pengembangan sosial kemasyarakatan dan prioritas pengembangan sektor pertanian,” tutup Wako Erman. (adv/nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *