BUKITTINGGI — Sebanyak 4 kursi di DPRD Kota Bukittinggi diraih Partai Gerindra di Pileg 2024 kemarin, koalisi satu-satunya jalan agar bisa maju pada Pilkada 2024 harus dilakukan Gerindra.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi, Erman Safar yang juga wali kota Bukittinggi, dihubungi Minggu (26/5/2024) mengatakan, koalisi Gerindra terbuka di partai lain.
Sejauh ini, kata Erman, Gerindra telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai lainnya.
Salah satu komunikasi politik yang dilakukan yakni, bersilaturahmi dan mendaftar di partai yang membuka pendaftaran calon wali kota.
Erman Safar mengatakan, semua partai terbuka kemungkinan untuk berkoalisi, termasuk Demokrat dan PKS.
Sementara PKS berpotensi kembali jadi koalisi Gerindra, sama sewaktu Pilkada sebelumnya, masih dalam keraguan.
Hal tersebut menyusul Marfendi sudah menyosialisasikan diri maju jadi wali kota Bukittinggi di Pilkada 2024 nanti.
Marfendi mengakui dirinya untuk maju sebagai wali kota Bukittinggi periode 2025 – 2030.
Ditegaskan Marfendi, dirinya sebagai salah seorang figur yang telah ditugaskan sebagai calon wali kota Bukittinggi di Pilkada serentak 2024, merasa sangat terbantu dengan mekanisme pencalonan yang berlaku di PKS.
“Saya merasa bersyukur, semua urusan Pilkada ini, diurus struktur partai. Tugas kader yang ditunjuk sebagai bakal calon, hanya menyosialisasikan diri ke masyarakat,” terang Marfendi.
“Apapun putusan partai nanti, setelah menyosialisasikan diri secara maksimal, maka itu lah yang akan dijalani. Tidak ada kasak-kusuk dari calon untuk jadi ini, jadi itu dan segala macamnya,” papar Marfendi yang kini menjabat wakil wali kota Bukittinggi itu.
Untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 ini, PKS telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada.
Beleid ini mengatur, untuk bisa mengajukan pasangan calon di Pilkada yang akan dihelat 27 November 2024, setiap partai politik atau gabungan partai, harus memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi suara sah Pemilu 2024.
Pada Pemilu 20224 lalu, PKS berhasil meraih 5 dari 25 kursi DPRD Bukitinggi, syarat minimal untuk bisa mengusung calon itu, telah terpenuhi oleh PKS. Karena, 20 persen dari 25 kursi parlemen itu menghasilkan angka 5. Sementara, PKS mengantongi 5 kursi.
Artinya, PKS bisa jalan sendiri mengusung calon wali kota dan wakil wali kota. Namun, Marfendi menegaskan, PKS menginginkan adanya koalisi dari partai manapun dalam menghadapi Pilkada 2024 ini.
“Apapun partainya nanti, PKS sudah pernah berkoalisi. Di Payakumbuh PKS pernah berkoalisi dengan PDIP. Di Padang PKS pernah berkoalisi dengan PAN dan PPP.”
Ketika di Bukittinggi, PKS pernah berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar. Di Pasaman berkoalisi dengan PDIP juga,” jelasnya.
Bagi PKS, terang Marfendi, membangun Bukittinggi itu untuk semua masyarakat, bukan untuk partai tertentu saja.
“Semua partai dan anggota masyarakat harus berpartisipasi membangun. Bukan untuk partai A saja Bukittinggi ini, tidak,” tegas Marfedi.
“Semua partai, semua golongan, semua agama dan semua penduduk yang ada di Bukittinggi, tidak dibeda-bedakan,” tambahnya.
Dengan demikian, kata Marfendi, membangun Bukittinggi akan tercipta kebersamaan, partisipatif dan melibatkan semua unsur tokoh masyarakat yang ada.
Sehingga, apa yang diambil dari masyarakat, itu yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di tengah masyarakat.
Untuk itu, kata Marfedi, sebagai kepala daerah, figur yang dibutuhkan itu adalah yang berpikir untuk semua.
“Figur seperti ini lah yang diinginkan PKS ke depannya di Kota Bukittinggi ini,” terangnya. (*)
