Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

BUKITTINGGI – Wakil Wali Kota Bukittinggi hantarkan rancangan peraturan daerah (ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Hantaran itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Senin (27/05/2024).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung -jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sementara, DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.

“Maknanya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD,” jelasnya.

Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, dalam hantarannya, menjelaskan, penyampaian ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban tahunan bagi Kepala Daerah yang disampaikan dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam ranperda itu, memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari 7 (tujuh) laporan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan keuangan 2 (dua) Badan Usaha Milik daerah
(Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang dan Perseroda BPRS Jam Gadang).
LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

“LKPD yang dimuat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini, telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Maret 2024 yang lalu dan telah dilakukan pemeriksaan langsung baik secara interim maupun terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Alhamdulillah, untuk ke-11 kalinya berturut-turut, BPK RI telah memberikan opini tertinggi atas LKPD Kota Bukittinggi berupa Wajar Tanpa Pengeculian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023,” ungkap Wako.

Terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Wawako memaparkan, Pendapatan-LRA pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. Rp733.692.996. 334 dengan realisasi sebesar Rp706.975.448. 172,65 atau mencapai 96,36 % dari target yang telah ditetapkan. Sementara anggaran Belanja Daerah tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp811.015.184.022 dengan realisasi sebesar Rp751.239.962.696,31 atau serapan anggaran sebesar 92.63%. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja diperoleh defisit sebesar Rp44.264.514.523, 66 yang ditutup dengan pembiayaan.

“Untuk Pembiayaan Daerah tahun 2023 pos Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp77.322.187.688 dan direalisasikan sebesar 100% Sementara pos Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD 2023. Dengan demikian secara keseluruhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp33.057.673.164,80. Berikut kami akan menyampaikan penjelasan ringkas terhadap masingmasing pos Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan Daerah tersebut,” jelasnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dicapai realisasi sebesar Rp123.112.709.360, 20 atau 89,59%, Pendapatan Transfer dicapai realisasi Rp583.728.726. 369,00 atau 97,90%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dicapai realisasi Rp134.012.443,45.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah Rp123.112.709.360,20 atau 89,59%, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp137.413.209.479,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp583.728.726. 369,00 atau 97.90% dari target sebesar Rp596 .279.786.855,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.

Terkait belanja daerah, Wawako, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Belanja Daerah yang dikelompokan atas 4 (empat) kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp721.468.847. 488 dengan
realisasi sebesar Rp667.764.935.144 ,91 atau 92,56%. Realisasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp74.023.558. 551,40
atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp79.095.716.534 Untuk Capaian Realisasi dari Belanja Tidak Terduga adalah sebesar Rp849.000 atau 0,08% dari Anggaran sebesar Rp1.000.000.000
Realisasi Belanja Tak terduga senilai Rp849.000 tersebut merupakan
pengembalian atas penerimaan hibah BOP PAUD HKBP yang dilakukan
dengan pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Negara
(RKUN). Dan untuk belanja transfer Belanja untuk Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp9.450.620.000 realisasi 100% dari yang dianggarkan.

“Berdasarkan perhitungan di atas, maka secara keseluruhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp33.057.673.164,80,” ungkapnya

Setelah dihantarkan, Pimpinan dan Anggota DPRD Bukittinggi akan menyiapkan pemandangan umum fraksi terhadap ranperda terkait. Pemandangan umum fraksi itu akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya, yang dijadwalkan, Senin 27 Mei 2024, sore nanti (ydt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *