BUKITTINGGI - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bukittinggi gelar paripurna Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat kantor DPRD kota itu, Jumat (9/9/20222). Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan pemandangan umum enam fraksi."Paripurna yang berlangsung ini mendengarkan pemandangan umum enam fraksi atas hantaran R-APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023," kata Beny.
Juru bicara fraksi PKS Arnis Malin Palimo, menyampaikan, Raperda perubahan Perda APBD tahun anggaran 2022 secara umum PAD diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 9,9 miliar lebih terutama berasal dari sektor retribusi dan pajak daerah. Hal ini, kata dia, merupakan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ia juga mempertanyakan rencana pengelolaan pemerintah daerah (Pemda) terkait salah satu BMD yang baru dan berpotensi menghasilkan PAD yakni gedung Pasar Atas pada perubahan APBD 2022 ini.
Kata dia, apakah pengelolaan Pasar Atas itu menggunakan sistem retribusi daerah, sewa atau gabungan antara retribusi daerah atau sewa dan kapan akan dimulai pemberlakuan sistem kebijakan tersebut."Mengingat biaya pemeliharaan gedung Pasar Atas sebesar Rp5 miliar per tahun dan sudah dieksekusi sejak 2020, sedangkan Pemda belum sepersen pun mendapatkan bagian dari pengelolaan," ujarnya.
Disisi lain, Arlin Malin Palimo sampaikan belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp9,3 miliar lebih yang berasal dari pembayaran utang 2021 untuk pembayaran final quantity sebesar 60 persen pekerjaan peningkatan saluran drainase primer senilai kurang lebih Rp 4 miliar.Ia mempertanyakan terkait rencana kelanjutan pembangunan awning di jl Minangkabau Pasar Atas apakah termasuk dalam perubahan belanja modal dan hingga kini prosesnya tidak nyata.
Ditambahkan, perubahan APBD tahun anggaran 2022 dihantarkan dalam keadaan defisit Rp 10,7. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira langkah strategis yang akan diambil Pemda sebgai solusi atas defisit tersebut. Pos PAD mana yang mungkin akan dinaikkan atau target pos belanja mana yang akan diturunkan.Fraksi Nasdem-PKB melalui juru bicara, Zulhamdi Nova Candra, mengapresiasi kerja keras Pemko dalam mewujudkan pendapatan dan anggaran.
"Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan.Apakah PAD yang akan dilakukan atau belanja yang akan dikurangi,".Dedi Fatria dari Fraksi Amanat Nasional Persatuan mengingatkan, dibutuhkan evaluasi di ruang lingkup Pemko, khususnya pada capaian pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat."Dalam APBD 2023, TAPD dan SKPD dilakukan penyisiran secara informal. Selain itu, kepala daerah juga melakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai harapan," katanya.Dari Fraksi Golkar yang dibacakan H. Syafril, mengatakan bagaimana solusi anggaran yang dihapus dalam program UMKM.
Ia juga mempertanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.Erdison Nimli juru bicara fraksi Demokrat menyampaikan, bahwa fraksinya meminta agar penyerapan anggaran bukan presentasi saja, namun diharapkan juga memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra dibacakan Shabirin Rachmat. Ia berharap pada APBD perubahan dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat."Perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal ini langsung agar APBD change dapat dimaksimalkan guna menjawab kebutuhan masyarkat," ujarnya.
Shabirin tambahkan, pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan suatu akuntabilitas publik dalam semua tahapan. Oleh karena itu, kata dia, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada semua lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah, terutama yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.Wali Kota Bukittinggi Erman Safar melalui wakilnya Marfendi, memberikan jawaban pada setiap pemandangan umum enam fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
Editor : Mangindo Kayo
