BUKITTINGGI – DPRD Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar rapat paripurna Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat Jumat (9/9/20222).
“Paripurna yang berlangsung saat ini mendengarkan pemandangan umum enam fraksi atas hantaran R-APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023,” ujar ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial yang memimpin rapat di ruang paripurna kantor perwakilan rakyat kota itu.
Fraksi Nasdem-PKB melalui juru bicara, Zulhamdi Nova Candra, mengapresiasi kerja keras Pemko dalam merealisasikan pendapatan dan anggaran.
“Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. Apakah PAD yang akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi,” “jarnya.
Dedi Fatria dari Fraksi Amanat Nasional Persatuan mengingatkan Pemko agar dibutuhkan evaluasi mendalam, khususnya pada pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Di APBD 2023, TAPD dan SKPD hendaknya dilakukan penyisiran secara informal. Selain itu, kepala daerah juga melakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai harapan,” katanya.
Dari Fraksi Golkar yang dibacakan H. Syafril, mengatakan bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM.
Ia juga mempertanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.
Erdison Nimli juru bicara fraksi Demokrat menyampaikan bahwa fraksinya meminta agar penyerapan anggaran bukan sekadar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.
