BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bukittinggi gelar paripurna Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat kantor DPRD kota itu, Jumat (9/9/20222). Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan pemandangan umum enam fraksi.
“Paripurna yang berlangsung ini mendengarkan pemandangan umum enam fraksi atas hantaran R-APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023,” kata Beny.
Juru bicara fraksi PKS Arnis Malin Palimo, menyampaikan, Raperda perubahan Perda APBD tahun anggaran 2022 secara umum PAD diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 9,9 miliar lebih terutama berasal dari sektor retribusi dan pajak daerah. Hal ini, kata dia, merupakan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mempertanyakan rencana pengelolaan pemerintah daerah (Pemda) terkait salah satu BMD yang baru dan berpotensi menghasilkan PAD yakni gedung Pasar Atas pada perubahan APBD 2022 ini.
Kata dia, apakah pengelolaan Pasar Atas itu menggunakan sistem retribusi daerah, sewa atau gabungan antara retribusi daerah atau sewa dan kapan akan dimulai pemberlakuan sistem kebijakan tersebut.
“Mengingat biaya pemeliharaan gedung Pasar Atas sebesar Rp5 miliar per tahun dan sudah dieksekusi sejak 2020, sedangkan Pemda belum sepersen pun mendapatkan bagian dari pengelolaan,” ujarnya.
Disisi lain, Arlin Malin Palimo sampaikan belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp9,3 miliar lebih yang berasal dari pembayaran utang 2021 untuk pembayaran final quantity sebesar 60 persen pekerjaan peningkatan saluran drainase primer senilai kurang lebih Rp 4 miliar.
