Merupakan deretan terobosan program kerja yang memanfaatkan uang rakyatnya untuk betul-betul menyelesaikan masalah rakyat. Jumlahnya memang tidak seberapa, sebagai program bahkan baru akan dijalankan di tahun ini, seperti satu KK miskin satu sarjana.
Saya mengapresiasi, dengan catatan SKPD yang menjalankannya haruslah berdasar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan, dan memperhatikan output dan outcome sekaligus.
Misalnya, pada saat akan menjalankan program satu KK miskin satu sarjana, maka kewenangan pemerintah kota di bidang pendidikan dapat dikaitkan dengan pencapaian IPM. Basis data penerima manfaat haruslah keluarga miskin yang ada di DTKS dan outcome captain di tahun berjalan harus jelas.
Lebih masuk akal misalnya, program ini diberikan dalam bentuk bantuan dana penulisan tugas akhir sarjana bagi penduduk yang tercatat di DTKS. Ketimbang beasiswa selama 4 tahun menempuh kuliah di strata satu. Ini merepotkan di pertanggungjawaban capaian program.
Apapun, banyak terobosan Pak Walikota Bukittinggi dan jajarannya patut diapresiasi dengan cara mendukung sekaligus mengkritisinya secara konstruktif.
Sekali lagi, teruslah berkhidmat. Seperti pernyataan Pak Walikota harus kita tambah menjadi “Uang rakyat ini harus betul-betul mampu menyelesaikan masalah rakyat, tepat sasaran dan bermanfaat langsung serta berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan”. OR-2 Dyt (Dyt)
